Pengertian Ijma’, Qiyas Lengkap - Master SEO Indonesia

Master, Pakar Dan Ahli SEO Indonesia

Lapax Theme

Breaking

Bikin Web Dengan Sangat Mudah

hosting terbaik Hosting Unlimited Indonesia

Post Top Ad

hosting indonesia

Friday, 13 October 2017

Pengertian Ijma’, Qiyas Lengkap

Pengertian Ijma’ dan Qiyas Lengkap

Pengertian Ijma, Qiyas
Pengertian Ijma, Qiyas

Kali ini saya akan membagikan mengenai Pengertian Ijma’ dan Qiyas dan penjelasannya, namun sebelum melanjutkan pembahasan. Di anjurkan untuk membaca pembahasan sebelumnya yaitu mengenai Pengertian Al-Qur’an dan Hadits(al-Sunnah), karena 2 sumber hukum di atas sangat kerat kaitannya dengan 2 sumber hukum di bawah ini yang akan saya paparkan satu persatu. Setelah sudah membacanya, maka simaklah penjabaran berikut ini:

Ijma’ menurut Bahasa ialah kekuatan hati, dan adanya kesepakatan. Seperti sekelompok orang yang menyepakati suatu ketetapan. Sedangkan ijma’ Menurut ahli ushul ialah: “Kesepakatan mujtahid terhadap persoalan agama pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw”.

Definisi ini mengandung lima komitmen terpadu :

a. Menyandarkan kesepakatan tersebut kepada ulama mujtahidin. Ijma’ tidak sah manakala kesepakatan dilakukan oleh sebagian imam mujtahid.
b.  Yang dimaksud dengan ulama mujtahidin ialah orang yang berada sekarang (hidup) dan melakukan kesepakatan.
c. Perkumpulan dan kesepakatan tersebut terdiri atas orang-orang Islam. Ijma’ tidak berlaku jika dilakukan orang selain Islam.
d.   Ijma’ terjadi setelah wafatnya Nabi. Sebab ijma’ tidak ada ketika beliau masih hidup.
e. Masalah yang dibahas dalam pertemuan itu adalah masalah yang menyangkut keagamaan, bukan masalah yang bersifat keduniaan dan akal semata.

Setelah Hukum ijma’ maka ada hukum lagi bernama Hukum Qiyas, Qiyas menurut Bahasa ialah sesuatu yang ditentukan atau kepatutan. Qiyas juga diartikan al-musawah, menyamakan seperti, si A sama dengan si B, contoh lain seperti hukum mengkonsumi Narkoba, narkotika. Hukumnya haram, mengapa dihukumi haram padahal tidak ada di Al-Qir’an? Untuk mencari jawabannya yaitu dengan mengQiyaskan hukum khamr(minuman yang memabukkan) dengan narkoba atau narkotika. Karena keduanya sama-sama memabukkan maka dihukumi sama yaitu haram. Proses penyamaan tersebutlah yang dinamakan dengan Qiyas. Adapun Qiyas menurut ulama ushul ialah:

membaca cabang (fara’) ashal (pokok) dalam satu hukum dengan mengumpulkan keduanya”

Lebih Jelasnya, menyamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada nash  hukumnya karena adanya persamaan illat (alasan). Ta’rif ini ditentukan empat rukun:

a.   Asal atau pokok yang dijadikan bandingan atau maqis terhadap sesuatu masalah.
b.   Cabang yakni sesuatu yang akan di qiyaskan dengan maqis.
c.   Hukum asal.
d.   Sifat yang akan disamakan atau dipadukan.

Rukun -rukun diatas ini bila dipadukan dengan syarat qiyas akan terjadi ketentuan berikut:

1.  Masalah yang telah ada hukumnya berdasarkan nash, masalah ini disebut ashalMaqis ‘alaih, musabbah bih atau mahmul ‘alaih.

Ashal dimaksud disyaratkan:

a.   Ashal harus telah ada hukumnya berdasarkan nash
b.   Ashal harus ada hukumnya dan masih tetap berlaku, tidak dimansukh.

2.   Masalah baru yang belum pada hukumnya berasarkan nash. Masalah yang dicari hukumnya berdasarkan qiyas disebut fara’ (cabang), maqies, mahmul atau musabbah. Cabang atau fara’ tersebut disayaratkan:

a.   Fara’ belum ada hukum berdasarkan nash atau ijma’.
b.   Fara’ mempunyai persamaan dengan ashal
c.  Fara’ ini harus lebih kemudian datangnya dari ashal atau dengan kata lain, fara’ juga jangan lebih dulu datangnya dari ashal.

3.      Pada ashal hukum harus telah ada. Hukum ini disyaratkan:

a.   Hukum syara’ amali yang ditetapkan dengan nash. Hukum syara’ amali yang ditetapkan dengan ijma; ada dua pendapat. Menurut asy syaukani hukum yang ditetapkan dengan ijma’ dapat diterima sebagai hukum qiyas, sedangkan ulama ushul yang lain tidak dapat menerimanya.

b.   Hukum pada ashal itu harus dipahami oleh akal untuk dicari illatnya.

c.   Hukum itu tidak terbatas pada ashal itu saja. Seperti kekhususan janda-janda nabi tidak boleh dikawini. Ini tidak bia di qiyaskan bahwa janda pimpinan ulama tidak boleh di kawini.

4. Illat Hukum, yaitu sifat pada ashal yang padanya dibina hukum dan dengannya terwujudnya hukum pada fara’. Adapun syarat-syarat illat sebagai berikut.

a.  Illat itu merupakan suatu sifat yang nyata, artinya sifat itu dapat dicapai dengan salah satu panca indera. Seperti memabukkan pada khamar dapat dicapai dengan panca indera dan diketahui wujudnya.

b.   Illat itu merupakan sifat yang tegas tidak elastis, artinya mempunyai hakikat yang tertentu dan terbatas yang dapat dipastikan wujudnya pada fara’, yang tidak mudah berubah seperti warna.

c.   Illat merupakan sifat yang munasabah, artinya sifat itu menimbulkan persangkaan yang kuat bagi terwujudnya hikmah hokum. Karena penggerak yang hakiki dan tujuan untuk mensyariatkan hokum ialah hikmah hokum. Jelasnya, ada mula’imah atau munasabah antara hokum dan sifatnya.

d.   Illat itu tidak merupakan sifat yang hanya terbatas pada ashal saja, maksudnya ialah agar sifat itu dapat terwujud pada afraid yang bukan ashal. Karena maksud pokok dari mentakwilkan hokum ashal ialah menerapkan hokum ashal kepada fara’.

Untuk lebih mengerti proses dan jalan berlangsungnya ketentuan qiyas terhadap sebuah hokum, tentu sangat disarankan banyak mengikuti perkembangan pemikiran hukum yang dilakukan ulama Nahdlatul ‘Ulama. Pembahasan perkembangan pemikiran tersebut biasa dikenal dengan forum bathsul masail diniyah fiqhiyah.

Masail diniyah ialah permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang untuk dicarikan solusi jawaban dari sisi agama. NU memiliki tiga Komsi Masail Diniyah, yaitu:

1.   Masail Diniyah Waqi’iyah, yakni permasalahan-permasalahan kekinian yang menyangkut hukum dan peristiwa. Misalnya, bagaimana hukumnya orang Islam meresmikan gereja? Apakah air mutanajis (yang terkena najis) yang telah berubah menjadi air bersih secara kimiawi dapat dihukumi thahir muthahir (air suci mensucikan)?

2.  Masail Diniyah Maudhu’iyyah, yaitu permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemikiran. Misalnya tentang Fikrah Nahdliyah, Ahlussunnah Wal-Jama’ah, talfiq (mencampur adukkan pendapat para imam mazhab) dan seterusnya.

3.   Masail Diniyah Qauniyah, yaitu penyikapan terhadap rencana undang-undang yang diajukan pemerintah atau undang-undang peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji rencana undang-undang (RUU) atau (UU) baru dari sudut pandang agama Islam, untuk kemudian diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukkan dana tau koreksi. Misalnya, tanggapan atas RUU atau UU No. 17 tahun 1999, tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengkirtis UU No.28 tahun 2004, perubahan atas UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan dan lain sebagainya. Masail Qauniyyah ini baru muncul dalam musyawarah dan Konferensi Besar (konbes), Alim Ulama NU di Surabaya akhir juli 2006.

No comments:

Post a Comment

Dilarang menaruh link aktif, berikan komentar dengan baik dan bijak agar saya tidak segan-segan mengunjungi situs anda, salam blogger INDONESIA

Post Bottom Ad

Hosting Unlimited Indonesia